lacocinadeauro.com – DPRD Jabar: Urusan Sekda Jarang Ngantor Urusan Eksekutif. Kejadian yang belakangan ini ramai di bicarakan oleh masyarakat dan media di mulai dari sindiran pedas Wakil Gubernur Jawa Barat yang secara tegas menyoroti Sekda terkait kehadirannya yang di anggap kurang memadai dan tidak konsisten di kantor. Sindiran ini kemudian langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, bahkan sampai menarik perhatian anggota DPRD. Namun, sikap DPRD dalam menanggapi masalah tersebut terbilang cukup santai dan cenderung menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada pihak eksekutif agar dapat di selesaikan secara internal dengan baik.
Sindiran Wagub Jadi Sorotan, Tapi DPRD Pilih Santai
Pernyataan Wakil Gubernur yang cukup tegas itu langsung mencuat ke permukaan dan mengundang reaksi dari berbagai pihak. Meskipun begitu, DPRD Jabar atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat tampaknya lebih memilih langkah yang cool dan tidak mau ikut campur terlalu jauh. Mereka menganggap kalau ini merupakan urusan internal eksekutif yang harus diselesaikan tanpa perlu dibawa-bawa ke ranah publik. Hal ini jadi bukti kalau DPRD Jabar ingin menjaga agar hubungan antara legislatif dan eksekutif tetap adem ayem. Lagipula, terlalu banyak campur tangan bisa bikin suasana pemerintahan jadi kurang kondusif.
DPRD: Eksekutif Harus Bereskan Masalah Ini Sendiri
DPRD menekankan bahwa persoalan kedisiplinan dan kehadiran pejabat seperti Sekda adalah tanggung jawab penuh dari jajaran eksekutif. Dengan kata lain, kalau memang ada masalah terkait kinerja atau kehadiran Sekda, pihak pemerintah provinsi sendiri yang harus menangani secara profesional. Tidak hanya itu, sikap DPRD ini juga mengindikasikan mereka percaya eksekutif punya mekanisme sendiri untuk menegakkan aturan dan menjaga di siplin kerja para pejabat. Jadi, DPRD tak merasa perlu terlibat langsung.
Kenapa Masalah Sekda Jadi Perhatian Publik
Sosok Sekda merupakan ujung tombak administratif di pemerintahan daerah. Kalau pejabat yang satu ini jarang nongol di kantor, bisa bikin roda pemerintahan jadi kurang greget. Oleh karena itu, sindiran Wagub memang beralasan dan jadi sorotan. Namun, publik juga harus paham kalau urusan seperti ini memang lebih pas jika di selesaikan dalam lingkup internal. Jangan sampai urusan kedisiplinan malah jadi ajang rebutan panggung politik yang bikin situasi makin ribet.
Dampak Kalau Urusan Ini Terus Berlanjut ke Publik
Kalau masalah kehadiran Sekda terus di bahas di ruang publik, ada risiko besar suasana pemerintahan jadi gak kondusif. Bahkan bisa saja menimbulkan perpecahan antara eksekutif dan legislatif. Padahal, kedua lembaga ini harusnya saling support buat jalankan pemerintahan dengan lancar. Maka dari itu, DPRD yang memilih untuk menyerahkan sepenuhnya ke pihak eksekutif itu langkah yang cukup bijak agar suasana tetap sejuk dan fokus ke tugas utama.
Apa yang Harus Dilakukan Eksekutif
Eksekutif, dalam hal ini Pemprov Jabar, perlu segera melakukan langkah konkret untuk memastikan semua pejabat, termasuk Sekda, menjalankan tugas dengan maksimal. Hal ini bukan cuma soal kedisiplinan, tapi juga soal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Tindakan tegas dan transparan dari internal eksekutif akan jadi sinyal positif bahwa mereka serius dalam mengelola pemerintahan, tanpa harus melibatkan pihak luar yang justru bikin suasana tambah runyam.
Pelajaran dari Drama Sekda Ini
Kasus ini bisa jadi pelajaran buat semua pihak, terutama pejabat daerah. Soal di siplin dan tanggung jawab bukan hal sepele yang bisa di biarkan. Selain itu, urusan internal pemerintahan memang lebih baik di selesaikan secara dewasa dan profesional tanpa membawa isu ke ranah publik yang berlebihan. Ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antar lembaga supaya tak terjadi misunderstanding yang bisa berujung konflik.
Kesimpulan
Drama soal Sekda yang jarang ngantor memang jadi bahan perbincangan seru di Jawa Barat. Namun, DPRD memilih untuk santai dan menyerahkan urusan ini ke internal eksekutif. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka menghargai proses internal dan menghindari konflik yang tidak perlu. Selanjutnya, eksekutif harus ambil langkah nyata supaya masalah kedisiplinan tidak merembet dan pemerintahan tetap berjalan mulus. Jadi, biarkan saja masalah Sekda ini menjadi bahan introspeksi di kalangan eksekutif, supaya roda pemerintahan Jabar bisa terus melaju dengan penuh energi dan tanpa gangguan berarti.
