PDN Atau Pusat Data Negara Diretas: Sistem PDN Down
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan statement Pusat Data Negara mengalami gangguan. Peristiwa ini menyebabkan sistem PDN mengalami down, sehingga mengganggu berbagai layanan yang terhubung dengan pusat data tersebut. Hacker adalah sebab utama dari kejadian Pusat Data Negara diretas.
Hacker Minta Tebusan Besar
Pelaku tersebut juga memahami bahwa data negara sangatlah penting dan merupakan masalah yang serius. Para hacker yang berhasil meretas PDN meminta tebusan sebesar 8 juta dollar, atau sekitar Rp120 miliar, untuk mengembalikan data yang mereka enkripsi. Tuntutan ini menambah tekanan bagi pemerintah, khususnya BSSN, dalam menangani insiden ini.
Tanggapan dari Budi Arie Setiadi Soal Pusat Data Negara Diretas
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membayar tebusan tersebut. Menurut Budi, menyerah pada permintaan hacker hanya akan memperburuk situasi dan memberi dorongan bagi mereka untuk terus melakukan tindakan kriminal serupa di masa depan.
Budi Arie Setiadi juga mengungkapkan bahwa virus ransomware jenis Lockbit 302 menyebabkan serangan ini. Pihak berwenang sedang bekerja keras menangani infeksi virus ini dan memastikan data dapat dipulihkan tanpa harus memenuhi tuntutan hacker.
Tindakan Forensik dan Pemulihan
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi lebih lanjut dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta BSSN mengenai peristiwa ini. Namun, mereka sedang dalam tahap pemulihan dan melakukan tindakan forensik untuk mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang terjadi.
Keamanan Data Masyarakat Indonesia
Meskipun terjadi peretasan, pihak terkait meyakinkan bahwa data masyarakat Indonesia tetap aman. Mereka berkomitmen untuk melindungi privasi dan keamanan data warga negara dari ancaman apapun. Selain itu, pemerintah sedang menerapkan langkah-langkah tambahan untuk memperkuat sistem keamanan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kejadian kebocoran data pernah terjadi. Sekitar 35 juta data paspor penduduk Indonesia jadi objek jual beli di online shop. tersebut menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk terus meningkatkan sistem keamanan siber negara. Namun, serangan terbaru ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga keamanan data tetap besar dan membutuhkan perhatian serta tindakan serius dari semua pihak terkait.
Gangguan pada Instansi Pemerintah
Petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta mengalami gangguan dalam menjalankan tugas mereka karena sistem yang terganggu. Gangguan ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan siber dalam mendukung operasional berbagai layanan publik yang vital.
Peretasan terhadap Pusat Data Negara ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya keamanan siber. Pemerintah saat ini sedang melakukan upaya pemulihan dan tindakan forensik untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem keamanan data negara. Mereka juga terus meningkatkan langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
